Advertisement
 |
| Kapolri Jenderal Tito Karnavian |
MEJAHIJAU.NET, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian memperingatkan anak buahnya di seluruh Indonesia tentang kemungkinan terjadinya konflik sosial dalam pelaksanaan pilkada serentak 2018.
"Penekanan saya cuma satu yang paling utama yaitu konflik sosial," tegas Tito dalam sambutannya di acara Rapim Polri di Aula PTIK/STIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, seperti dikutip Antara, Rabu, 24 Januari 2018.
Tito bahkan menyatakan secara tegas dirinya akan mencopot anak buahnya jika tidak mampu melakukan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas), terutama mencegah terjadinya konflik sosial.
Menurutnya, penegasan itu ia lakukan ke anak buahnya karena dampak dari konflik sosial sangatlah besar, berbeda dengan kasus kejahatan konvensional seperti pencurian dan sebagainya. Meskipun terjadi seribu kali dalam sehari tak akan melumpuhkan aktivitas masyarakat dan pemerintah.
"Tetapi sekali terjadi konflik sosial massal, berbau suku, ras, apalagi yang berbau keagamaan, ini tak boleh terjadi. Cukuplah Ambon, cukuplah Poso. Poso dan Ambon kita selesaikan dalam waktu yang sangat lama," katanya.
Sampai saat ini, sudah hampir 19 tahun konflik sosial terjadi di Poso dan belum juga tuntas. Oleh karenanya, Satgas Operasi Tinombala sampai saat ini masih dan khusus ditugaskan untuk menjaga Kamtibmas di Poso.
Mantan Kapolda Metro Jaya ini juga sudah memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pemetaan yang menurutnya rawan terjadi konflik sosial. Terlebih lagi sebanyak 171 wilayah mengikuti Pilkada serentak 2018
Karena itu, Jenderal bintang empat tersebut meminta jajarannya untuk melakukan pemetaan potensi konflik di wilayahnya masing-masing dan mampu menyelesaikan agar tak terjadi konflik yang besar terjadi. Apalagi saat ini sebanyak 171 wilayah melaksanakan Pilkada Serentak 2018.
"Kalau sampai meledak maka dari Mabes Polri akan menurunkan dua tim, yakni Tim Itwasum dan Tim Propam Polri yang nantinya akan melakukan penyelidikan internal. Keduanya akan mengecek apakah konflik sosial tersebut terjadi tanpa adanya informasi intelijen dari anggota di lapangan kepada pimpinan," ujarnya.
Jika memang adanya atau terbukti bersalah pada fungsi Intelijen di lapangan, maka mantan Kapolda Papua ini tak segan-segan mencopot Kasat Intel dan Kasat Binmas di tingkat Polres atau Direktur Intelkam dan Direktur Binmas di tingkat Polda.
Namun, jika ternyata anggota di lapangan sudah melaporkan potensi konflik sosial tersebut tetapi pimpinan tidak mengambil respons yang tepat, cepat dengan segenap sumber dayanya, Tito pun tak segan untuk mencopot Kapolres dan Kapolda di wilayah tersebut.
"Berarti mereka enggak kerja. Ini kira-kira kebijakan-kebijakan yang saya ambil saat itu, dan ini sudah jalan. Yang copot juga sudah banyak. Sehingga kita melihat kasus-kasus konflik sosial relatif menurun saat ini selama dua tahun terakhir," tandasnya.
.poltak/me
