Advertisement
 |
| ( Lemahnya Pengawasan Pembangunan Drainase akibatkan Pekerjaan Asal Jadi ) |
MEJAHIJAU.NET, BANJAR - Kualitas pekerjaan sejumlah proyek dianggaran APBD Kota Banjar tahun anggaran 2019 sangat jauh dari harapan. Lemahnya fungsi pengawasan dari Dinas PUPR diduga menjadi faktor utama pekerjaan yang asal-asalan dan buruknya mutu pekerjaan.
Pembangunan saluran air yang berada di Dusun Jajawar Kulon, Desa Jajawar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar ini sangat terlihat asal-asal. Hal itu terlihat pada pembangunan saluran Drainase yang dibuat seperti tidak di rencanakan terlebih dahulu sehingga segi estetika tak terjaga.
Asep Bunyamin Kasubag Laboraturium Dinas PUPR mengatakan bahwa pemasangan lampu PJU di daerah itu sudah beberapa tahun yang lalu sedangkan pembuatan saluran air di bangun pada tahun 2019.
“Ya warga Jajawar pernah ada yang melapor kesini dan kami langsung laporkan ke Bina Marga bagian yang bertanggung jawab atas pembangunan saluran itu", Ujarnya saat di temui MEJAHIJAU.NET, Selasa, (10/2/2020).
Asbun (Sapaan Khas Asep Bunyamin ) menambahkan, memang kalo keadaannya seperti itu jika hujan air tidak akan mengalir lancar dan akan menyebabkan banjir.
"Kalo keadaanya seperti itu ya pasti air gabakalan mengalir dan kalo hujan besar pasti banjir apalagi bawahnya tidak di flester".Tuturnya.
Menanggapi Hal itu, Redi, salah seorang warga setempat menangatakan, pekerjaan pembangunan saluran ini asal-asalan dan hasilnya pun tidak bermutu dan hanya terkesan sia-sia.
“Sia-sia aja ini mah, pekerjaanya asal-asalan mau lancar gimana ini air tersendat gini sama tiang Tamben, kalo hujan besar disini malah jadi banjir karna air tidak mengalir dengan lancar", Ujarnya. Kemaren.
Selain itu Redi juga menyebutkan bahwa proyek tersebut kurang pengawasan dari dinas terkait sehingga terjadi seperti itu. Warga meminta Pemkot untuk mengevaluasi kembali setiap perencanaan proyek pembangunan di Kota Banjar.
“Ini nih kualitas pekerjaan pengawasan dari dinas di Banjar, miris saya dengan kejadian ini", Katanya.
Redi menilai, seharusnya pemerintah intens dalam melakukan pengawasan terhadap setiap proses pekerjaan.
“Seharusnya ini di evaluasi, karena terkesan asal-asalan dan sia-sia saja. Masa di tengah saluran air ada tiang tambeng seperti itu, terkesan asal-asalan mau air mengalir lancar gimana kalo tersendat tiang seperti itu,” imbuhnya.
Ia meminta aparat penegak hukum untuk tanggap terhadap setiap hasil pekerjaan yang diduga asal-asalan dan merugikan masyarakat.
“Aparat penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan seharusnya tanggap untuk menyoroti kualitas pekerjaan di Kota Banjar, agar masyarakat Banjar dapat merasakan dampak dari pembangunan yang baik. Bila perlu KPK juga menyoroti kenapa kualitas pekerjaan di Banjar asal-asalan,” ucapnya.
Redi berharap Walikota Banjar dapat turun langsung untuk meninjau lokasi hasil pekerjaan dan mengecek kualitas jalan.
“Saya berharap walikota meninjau ulang dan mengevaluasi setiap pekerjaan yang ada di Kota Banjar. Yang jelas kita siap mendukung semua kebijakan walikota ketika itu benar dan berpihak ke masyarakat,” tandasnya. (BM).
