Advertisement
MEJAHIJAU.NET, CIAMIS - Bupati Ciamis Herdiat Sunarya mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 melalui video conference di ruang Vidcon Setda Ciamis, Selasa (22/09/2020).
Rakernas Akuntansi tahun ini mengambil tema Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Sosial dan ditayangkan secara streaming.
Rakernas ini diikuti oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, Kepala Daerah, Sekretaris Jenderal, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, akademisi, dan Pimpinan institusi terkait.
Mentri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati membuka secara langsung kegiatan Rakernas ini.
"Kita semua bersyukur bahwa setiap tahun kita mencatatkan pengelolaan keuangan negara dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau good governance terus mengalami perbaikan meski dalam keadaan pandemi covid 19," ungkapnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, di tengah situasi yang luar biasa atau extra ordinary dengan situasi khusus penanganan covid-19 dan PEN, dengan anggaran Rp 695,2 triliun, pihaknya memastikan seluruh anggaran tersebut bisa melindungi negara, bangsa, dan seluruh rakyat Indonesia dari ancaman covid-19.
"Mitigasi atas risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban program-program penanganan pandemi covid-19 dan PEN harus menjadi perhatian bagi seluruh pimpinan unit para menteri, pimpinan lembaga, dan pimpinan daerah," ujar Sri Mulyani,
Sri Mulyani percaya Kemenkeu bersama stakeholder terkait bisa melakukan pengelolaan keuangan negara secara transparan, akuntabel, dan akan terus mengkoordinasikan kondisi darurat dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.
Sri Mulyani menekankan, meski pun Presiden Joko Widodo menekankan untuk melakukan percepatan belanja negara, namun meminta kepada stake holder untuk tidak boleh mengesampingkan akuntabilitas transparansi.
Pertama, meningkatkan dan memperkuat aparat pengawas intern pemerintah (APIP). Sri Mulyani meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga (K/L) negara, untuk bisa meminta APIP dalam mengawal penanganan covid-19 dan PEN, di masing-masing K/L baik di pusat, dan daerah.
Kedua, melakukan inventarisasi dan akselerasi penyelesaian peraturan yang menjadi payung hukum. Sehingga jika ada langkah-langkah darurat yang belum memadai payung hukumnya.
Sri Mulyani meminta untuk disempurnakan dan dipenuhi, sehingga tidak jadi temuan.
Dan terahir menyusun petunjuk teknis yang komprehensif yang bisa menjawab persoalan kredibilitas di lapangan.
Sri Mulyani mengingatkan, jangan sampai petunjuk teknis yang sudah dibuat tersebut, menyebabkan stakeholders terkait tidak mampu mengeksekusi karena saat ini tengah berhadapan dengan kondisi yang luar biasa atau extra ordinary.
Dalam kesempatan tersebut, diberikan pula penghargaan kepada entitas pelaporan baik kementerian, lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten serta kota yang telah konsisten mempertahankan kinerja pengelolaan keuangannya sebanyak 10 kali dan 5 kali.
Pemerintah Kabupaten Ciamis telah 7 kali berturut turut mendapatkan opini WTP, yang menjamin pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Adequate Disclosure dalam arti pengungkapan yang jelas, efektivitas internal kontrol dan kepatuhan terhadap regulasi .
Sehingga dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Kabupaten Ciamis mendapat penghargaan 5 kali berturut turut Pencapaian opini WTP.
Bupati Ciamis Herdiat Sunarya didampingi Kepala BPKD, mengungkapkan, kegembiraan dan rasa syukur atas pencapaian ini.
"Terimakasih dan penghargaan yang setingi-tinggi atas suport dan komitmen dari seluruh stake holder baik SKPD maupun seluruh masyarakat yang telah ber komitmen untuk membangun Tatar Galuh Ciamis yang kita cintai ini, seraya berharap untuk terus dapat berkolaborasi dan bersinergi untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang telah diraih selama ini", ungkapnya. (AO).
