Advertisement
Pangandaran mejahijau.net Setelah menempuh beberapa kali audiensi deadlock tanpa follow up yang jelas dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pangandaran, Aliansi Pangandaran Sehat lanjutkan kasus ke pihak kepolisian
Dimana sebelumnya Aliansi Pangandaran Sehat juga melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandega hingga Bupati.
Tian Kadarisman Koordinator Aliansi Pangandaran Sehat menjelaskan, langkah hukum ini ditempuh atas kesepakatan bersama antara terduga korban bersama tim advokasi setelah melalui langkah persuasif sebelumnya, .
" Ya kami juga tidak bisa intervensi, sudah beberapa kali dilakukan audiensi kan selalu deadlock, tak ada hasil konkretnya," katanya Jumat (10/09/2023).
Menurut dia, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata memberikan waktu untuk kembali bertemu guna menyelesaikan persoalan yang di advokasi Aliansi Pangandaran Sehat dinilai hanya mengulur waktu dan bias
" Nggak terjadi tuh hingga hari ini. Ya seolah para pihak hanya memberikan perhatian saat audiensinya saja. Tapi setelahnya seperti tidak ada apa apa," ujarnya.
Dalam paparannya ada dua kasus yang dibawa ke ranah hukum, tindakan Aliansi Pangandaran Sehat membawa ke Kepolisian adalah bentuk keseriusan dari gerakan sosial yang dibangun.
" Sedang terus dikawal oleh tim advokasi, ya para pasien terduga korban RSUD ini juga memang merasa digantung dan tanpa follow up jelas kok." ujarnya
Lebih jauh Tian menambahkan, Ada dua pertimbangan kenapa kami harus mengambil langkah tegas ini.
“Pertama, kesehatan merupakan hak masyarakat yang harus dilindungi oleh pemerintah. Kedua, kesehatan berkaitan dengan nyawa manusia,” tambahnya.
Adapun kasus yang dilaporkan oleh ke polisi oleh APS, ada korban berinisial (Y), yang diduga mengalami kelalaian dalam tindakan medis berupa operasi di RSUD Pandega Pangandaran.
“Akibat kelalain tersebut yang mengakibatkan pasien mengalami implikasi,” pungkasnya DU
