Advertisement
Pangandaranmejahijau.net- Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Yayasan Ulul Albab di Desa Karangsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Jawa Barat diduga tidak ada sosialisasi.
Hal tersebut dikatakan Muhidin warga setempat.Tak hanya itu, para pekerja bangunan tidak melibatkan warga sekitar.
Muhidin sangat menyayangkan, pasalnya pihak ketua yayasan sendiri adalah anggota DPRD di Kabupaten Pangandaran.
"katanya beliau mau mencalonkan lagi di tahun 2024 nanti. Ya meskipun pekerjaan itu oleh pihak pemborong, seharusnya yang kerjanya fifty-fifty (50 - 50) dengan masyarakat sekitar" ucapnya. 12//10/2023
Padahal kata Muhidin, warga sekitar banyak yang berprofesi sebagai pekerja kasar atau kuli bangunan.
Tohidin, Dewan Kemakmuran Mesjid Ulul Albab mengaku masyarakat tidak ada yang mengetahui.
"Menurut informasi dari beliau (Cecep ketua yayasan) katanya hanya menerima bangunan (gedung BLK) dari pusat. Beliau hanya tahu jadi" katanya.
"Bahkan, untuk tenaga kerja atau kuli bangunan pun diambil dari pusat" tambahnya.
Kata Tohidin, informasi tersebut di sampaikan Cecep secara internal kepada pihak DKM dan si pemberi tanah waqaf.
Hal senada disampaikan Sukiman Kepala Desa setempat, ia mengaku tidak mengetahui soal pembangunan tersebut. Ia menyebut tidak ada pemberitahuan kepada pihak Desa.
"kata warga sekitar aja katanya yang bekerja (kuli bangunan) engga ada yang kenal, gak tau orang mana" ucap sukiman. 14/10)2023
Sementara, Dudung ketua Unit Pengelola Kegiatan membenarkan bahwa para pekerja bangunan BLK tidak melibatkan warga sekitar.
"memang tidak melibatkan masyarakat sekitar ,karena ini harus sesuai target, karena ini kan dikasih waktu dari pihak kemenakernya ujarnya.
Dudung mengatakan, pembangunan BLK tersebut harus menggunakan pegawai profesional.tenaga ahli
"Di juknisnya juga engga swadaya masyarakat melainkan kita harus sesuai dengan juknis yang ada, makanya kalau di swadayakan ke masyarakat takutnya tidak sesuai target. "tambahnya.
Untuk informasi, pembangunan BLK menelan anggaran Rp 500 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pembangunan tersebut tidak melibatkan warga sekitar melainkan melibatkan warga Desa lain. Hal tersebut membuat kecemburuan warga sekitar.
Selain itu, pembangunan BLK tidak ada sosialisasi kepada warga bahkan pihak Desa sekalipun.DU
