Advertisement
Banjar, Mejahijau.Net -- Penahanan Ketua DPRD Kota Banjar sebagai tersangka kasus korupsi menimbulkan berbagai dampak serius terhadap jalannya pemerintahan di Kota Banjar. Tak hanya berimbas pada proses pembangunan, penahanan ini juga memicu gejolak politik, tekanan administratif, serta dinamika sosial yang signifikan.
Menurut DR Aan Alamsyah salah satu Dosen perguruan Tinggi di kota Banjar saat di hubungi Mejahijau melalui WhastApp nya beliau mengatakan jelas dari sisi politik, penahanan ini dapat memicu krisis kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Figur Ketua DPRD yang semestinya menjadi simbol representasi rakyat justru tersandung kasus hukum, yang dapat memperkuat persepsi negatif publik terhadap lembaga legislatif dan eksekutif. Tak hanya itu jelasnya stabilitas politik di Kota Banjar pun bisa terganggu akibat ketidakhadiran tokoh sentral dalam pengambilan keputusan strategis. Ungkapnya.
Selanjutnya Aan mengatakan bukan dari sisi politik saja namun secara administratif, Pemerintah Kota Banjar kemungkinan besar akan merespons dengan meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap kinerja lembaga legislatif dan eksekutif. Penahanan ini juga bisa menjadi momentum untuk merevisi kebijakan dan prosedur internal guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Reformasi birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel menjadi kebutuhan yang tak bisa ditunda.
Sementara Andi Maulana SH.MH saat dihibungi melalui WhastApp nya kepada Mejahijau mengatakan dari sisi sosial, kasus ini membawa dampak ganda. Di satu sisi, penahanan Ketua DPRD membuka mata masyarakat akan pentingnya transparansi dan integritas dalam pemerintahan jelasnya . Di sisi lain, hal ini turut mendorong masyarakat untuk lebih aktif mengawasi dan menyuarakan kritik terhadap kebijakan publik, menciptakan kontrol sosial yang lebih kuat.
Tak kalah penting, menurut Andi proses pembangunan di Kota Banjar pun terancam terganggu. Keterlambatan dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan bisa menghambat pelaksanaan proyek-proyek strategis di Kota Banjar. Ketika keputusan penting tertunda, dampaknya bisa meluas hingga ke tingkat pelayanan publik. Jelasnya
Penahanan ini menjadi sinyal penting bagi seluruh elemen pemerintah untuk memperkuat komitmen antikorupsi, membangun tata kelola yang bersih, serta merawat kepercayaan masyarakat yang merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Pungkasnya. (Tito)
